Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajukan dukungan tambahan anggaran BNPT T.A. 2025 kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan BNPT di Gedung DPR RI Jakarta pada Senin (10/5). 

Tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 melalui 2 Prioritas Nasional BNPT yaitu program Deradikalisasi Luar Lapas dan Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional. 

"Melalui 2 Prioritas Nasional BNPT RI yaitu Deradikalisasi Luar Lapas dan Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional," jelas Kepala BNPT Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si.

Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT juga menyampaikan selain untuk output program prioritas nasional, usulan tambahan tersebut diantaranya untuk menyelenggarakan agenda pemerintah dalam menyukseskan kegiatan nasional dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia.

"Persetujuan usulan tambahan anggaran akan meningkatkan dukungan anggaran bagi output prioritas nasional,"ungkapnya.

Untuk deradikalisasi, selama ini Jenderal Rycko menjelaskan terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi di antaranya terbatasnya anggaran dan sarana - prasarana program deradikalisasi. 

"Terbatasnya anggaran dan sarana-prasarana pada program deradikalisasi termasuk pada belum ada shelter atau penampungan khusus bagi sasaran deradikalisasi yang dilengkapi dengan fasilitas dan sistem keamanan yang memadai serta modul yang tepat," ujarnya. 

Dalam rapat kerja ini, BNPT juga melaporkan temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2022 oleh BPK seluruhnya telah tuntas 100% ditindaklanjuti oleh BNPT pada tanggal 2 April 2024.

Kepala BNPT mengatakan jika BNPT telah menggunakan anggaran yang diberikan pemerintah pusat dengan sebaik-baiknya untuk menunjang tugas BNPT dalam mencegah dan menanggulangi terorisme. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tidak terjadinya serangan terorisme pada tahun 2023 (zero attack) dan peringkat Indonesia dalam Global Terrorism Index (GTI) yang mengalami perbaikan. Namun demikian hal tersebut tidak boleh membuat semua komponen bangsa terlena, sebab  merupakan fenomena gunung es dimana BNPT akan terus berupaya maksimal meningkatkan kesiapsiagaan nasional dan menguatkan program deradikalisasi.

Pengajuan usulan tambahan anggaran BNPT mendapatkan dukungan dari anggota DPR Komisi III dari Fraksi Golkar Supriansa S.H., menurutnya permintaan tersebut sangat rasional dalam rangka menjamin keamanan seluruh rakyat Indonesia dari ancaman terorisme.

"Jangan pernah ragu minta anggaran sebesar besarnya untuk menjamin keamanan Rakyat Indonesia. Negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat," ungkapnya. 

Senada dengan Supriansa, Anggota DPR Komisi III dari Fraksi Nasdem, Drs. Y. Jacky Uli, M.H., pun menegaskan bahwa fenomena gunung es yang terjadi dalam terorisme di Indonesia perlu terus diwaspadai agar 

"Seperti yang disampaikan tadi terorisme seperti  fenomena gunung es. Penambahan anggaran sebisanya kita setujui kalau perlu ditambah. Untuk urusan bangsa dan negara tidak perlu ragu-ragu," ujarnya.