Ciptakan Pemilu Damai, Kepala BNPT RI Himbau FKPT dan Duta Damai Sumut Jaga Persatuan
Medan - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) berkomitmen turut serta menciptakan pelaksanaan pesta demokrasi yang aman dan damai. Untuk itu, Kepala BNPT Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si. menghimbau Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan Duta Damai Sumatera Utara (Sumut) agar selalu menjaga persatuan.
"Tugas kita adalah menjaga persatuan jangan sampai ada disintegrasi," jelasnya dalam Kegiatan Audiensi Kepala BNPT RI bersama FKPT dan Duta Damai Sumut pada Rabu (24/1) di Hotel JW Marriot Medan.
Rycko juga berpesan agar pilihan yang berbeda tidak menjadi alasan untuk terpecah apalagi menjadi dasar untuk menggunakan kekerasan.
"Silahkan pilihan berbeda, tapi tetap jaga kedamaian hindari kekerasan," tambahnya.
Selaras dengan arahan Kepala BNPT RI, Ketua FKPT Sumut Drs. Ishaq Ibrahim, M.A., sejatinya telah melakukan berbagai langkah nyata untuk menciptakan pemilu yang damai di Sumatera Utara.
"Kita sudah melakukan upaya untuk menciptakan pemilu damai. FKPT selalu memberi pencerahan kepada masyarakat melalui Khutbah Jumat, melalui pengajian, remaja masjid hingga karang taruna, kita berupaya sedini mungkin membendung munculnya ideologi kekerasan," jelasnya ditemui usai acara.
Berbeda dengan FKPT, Duta Damai memulai langkah pemilu damai dari media sosial.
"Kami berkampanya di media sosial dengan tagline "beda pilihan bukan menjadi halangan" , tetap kami berusaha bagaimana menciptakan Pemilu damai,” ucap Koordinator Duta Damai Sumut Dewi Sartika.
Kegiatan ini ditutup dengan sesi diskusi mengenai evaluasi program dan halangan yang dihadapi sepanjang tahun 2023 serta penyiapan program kegiatan tahun 2024. Total 18 orang anggota Duta Damai dan 9 orang pengurus FKPT Sumut mengikuti kegiatan ini.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
