Resmi Nahkodai BNPT, Irjen Pol. Eddy Hartono Akan Optimalkan Pencegahan
Sentul - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan pisah sambut antara Kepala BNPT ke-6 Komjen. Pol. (Purn) Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si., dengan Irjen. Pol. Eddy Hartono S.I.K., M.H., seremoni ini sekaligus menandai resminya BNPT dipimpin seorang nakhoda baru.
Irjen. Pol. Eddy Hartono,S.I.K.,M.H akan lebih fokus dan optimal dalam melaksanakan pencegahan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menanggulangi ideologi radikal terorisme.
"Presiden sering mengarahkan agar BNPT terus hadir dalam melakukan pencegahan, kita harus fokus dan optimalkan pencegahan," jelasnya.
Jenderal Polisi Bintang Dua yang pernah menjadi Direktur Penegakan Hukum BNPT periode tahun 2018 - 2021 ini juga akan melanjutkan dan mempertahankan zero terrorist attack di Indonesia.
"banyak hal positif salah satunya zero terrorist attack, prestasi ini menjadi tolak ukur kami," katanya.
Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT ke-6 mengajak seluruh pegawai untuk mendukung nakhoda baru dalam melanjutkan tugas yakni mewujudkan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia.
"BNPT harus terus hadir bagi Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dukung nakhoda yang baru dalam melanjutkan tugas ini," ucapnya.
Rycko turut berharap BNPT selalu mendapat dukungan dari masyarakat dalam melakukan tugas - tugasnya.
"Saya berharap BNPT terus mendapat public concern, semakin tinggi legitimasinya" harapnya.
Sebelumnya pada tanggal 11 September 2024 Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo melantik Irjen. Pol. Eddy Hartono S.I.K., M.H., sebagai Kepala (BNPT) berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan BNPT.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
