Jakarta – Pada era digital saat ini, 64 persen penduduk Indonesia menggunakan internet untuk mengakses berbagai informasi di dunia maya dengan menghabiskan waktu kurang lebih 8 jam per harinya. Meningkatkan aktifitas ini tentunya patut menjadi kewaspadaan pemerintah dan masyarakat karena akan menimbulkan dampak yang negatif seperti hoax, bullying, hate speech, penipuan, narkoba, hingga radikalisme dan terorisme. Sebagai leading sector pemerintah dalam penyebaran paham radikal dan aksi terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berupaya memberikan pemahaman dan pencegahan di semua lini baik aparat penegak hukum dan masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., pada Kamis (30/07) hadir sebagai narasumber pada Web Seminar (Webinar) dalam kegiatan Kuliah Kerja Profesi II (KKP II) dengan para peserta didik Sespimpti Polri Dikreg-29 yang digelar di Kantor BNPT di Jakarta.  Webinar Pendidikan Reguler Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Dikreg Sespimti) Polri ke-29 ini diikuti oleh 86 orang, yang terdiri dari 68 Pamen Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi, 17 Pamen dari TNI berpangkat Kolonel, dan 1 dari Kejaksaan berpangkat Jaksa Utama Madya. 

Dengan mengusung tema “Meningkatkan Kemampuan Manajerial dan Kepemimpinan Tingkat Tinggi yang Profesional, Berintegritas, dan Unggul guna Menjamin Keamanan dan Ketertiban dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional”, dalam paparan kuliah umumnya Kepala BNPT menjelaskan tentang terorisme, serta beberapa poin permasalahan terorisme di Indonesia dan Luar Negeri, perkembangan metode atau fase radikalisasi, serta upaya BNPT dalam pencegahan paham radikalisme dengan maraknya konten atau informasi yang bersifat propaganda yang salah satunya di media sosial, dan program Deradikalisasi BNPT. 

“Implementasi atas kebijakan, strategi, dan program yang dilaksanakan oleh BNPT tentunya tidak terlepas dari kerja sama dengan berbagai unsur Kementerian/Lembaga, juga Non-Governmental Organization (NGO) atau Civil Society Organization (CSO) di tingkat nasional, regional, maupun global, karena ancaman terorime yang kian nyata kita hadapi ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua baik pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat,” ujar Kepala BNPT.
 
Lebih lanjut dalam pelaksanaan, kebijakan, dan strategi BNPT memiliki 3 strategi utama yakni Pre-Emptive yakni kerja sama dengan skema Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian/Lembaga maupun Organisasi Internasional. Preventif yakni dengan strategi kesiapsiagaan nasioanal, kontra radikalisasi, kontra narasi, kontra propaganda, serta pemetaan wilayah rawan, yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Terakhir, Prosecution yakni strategi yang dilakukan melalui mekanisme koordinasi antar penegakan hukum, melakukan operasi intelijen dan pengolahan data informasi tindak pidana terorisme.

Kegiatan Kuliah Kerja Profesi II (KKP II) ini sebagai upaya untuk mendalami mata pelajaran yang telah diterima pada tahan II yakni mengenai kajian paradigma yang sesuai dengan tugas TNI - POLRI. Sebelum mengakhiri Webinar Kuliah Kerja Profesi II (KKP II) Sespimpti Polri Dikreg-29, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., berpesan kepada peserta didik untuk mengerti dengan baik permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam upaya penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Terlebih nantinya para peserta didik Sespimpti Polri Dikreg-29 ini akan melanjutkan tugas mereka sebagai pimpinan di TNI-POLRI di masa yang akan datang. 

“Apapun posisinya jangan takut dalam menghadapi ancaman bangsa ini. sebagai aparat penegak hukum  TNI-POLRI menjadi garda terdepan. Negara tidak boleh kalah dengan teror, Negara tidak boleh kalah dengan paham-paham yang dapat menghambat cita-cita Negara dengan ideologi pancasila yang sudah menjadi jati diri bangsa. Mari kita bersama-sama gaungkan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat dengan menggandeng seluruh stockholder baik dari tokoh agama, maupun tokoh penting lainnya”, tutup Kepala BNPT.