Bandung - Untuk memastikan jalannya program penanggulangan terorisme yang dari seluruh stekholder, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terus tingkatkan sosialisasi kepada pemangku kepentingan yang ikut serta bekerjasama dengan BNPT, seperti Kementerian/Lembaga, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat. Salah satunya dengan menggelar Sosialisasi dan Koordinasi Satuan Tugas Sinergisitas AntarKementerian/Lembaga di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. 

Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, MH., melalui media daring mengungkapkan, BNPT bersama masyarakat mengajak untuk melakukan program-program di bidang pencegahan, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018. Dimana, terdapat tiga kegiatan di bidang pencegahan yang dilaksanakan oleh BNPT bersama dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah serta seluruh masyarakat, yaitu Kesiapsiagaan nasional, Kontra radikalisasi dan Deradikalisasi. 

Ia pun menilai, seluruh pemangku kepentingan mengetahui bahwa kini kejahatan terorisme berkembang hingga lintas negara. Fenomena paham terorisme di seluruh dunia ini tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh jaringan teroris Internasional atau entitas yang memiliki ideologi teroris. 

"Adanya ancaman tersebut, BNPT sebagai lembaga negara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menyikapi fenomena paham radikal intoleran/radikal terorisme. ideologi terorisme pada umumnya muncul dengan adanya sikap intoleran, mengedepankan kekerasan, menghalalkan segala cara, dan mudah menggunakan entitas agama menyebarkan ujaran kebencian dan kekerasan," katanya. 

Imbauan Kepala BNPT tersebut tentunya berdasarkan perkembangan di lapangan dan komunikasi dengan berbagai pihak keamanan. Untuk itu, BNPT membentuk Tim Sinergitas bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, untuk bekerja sama mengikis mata rantai penyebaran radikalisme dimulai dari pelosok, artinya BNPT menjamah seluruh program pencegahan mulai dari hulu hingga hilir. 

Mendukung pemerintah untuk menjaga keamanan daerah demi terciptanya Indonesia yang aman dan damai, Ir. H. Ferry Sofwan Arif, selaku Plt. Assisten III Provinsi Jawa Barat & Pelaksana Harian Satgas Wilayah Jawa Barat, melaporkan kondisi ekonomi dan sosial di Jawa Barat. Menurunnya ekonomi di tengah masa Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat yang menurun. Hal ini yang menjadi perhatian pemerintah dan BNPT agar jangan sampai paham radikalisme masuk ke lingkungan masyarakat karena keterpurukan ekonomi. 

Menjawab permasalahan tersebut, Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BNPT, Bangbang Surono Ak.,M.M menyampaikan, Sinergisitas Antarkementerian/Lembaga adalah pelibatan secara aktif Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam upaya penanggulangan terorisme melalui pendekatan lunak (soft approach) dari hulu ke hilir sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L, yang dikoordinasikan oleh BNPT selaku leading sector penanggulangan terorisme. 

Langkah pemberdayaan masyarakat yang kaya akan budaya lokal dan nilai ekonomi, dapat mendorong kemandirian masyarakat. Dengan memberikan fasilitas pengembangan usaha seperti yang akan diwujudkan dalam bentuk kawasan agrowisata, kelompok masyarakat sasaran penerima manfaat diharapkan dapat menjadi mandiri dan memiliki kesejahteraan yang berkelanjutan. 

Di Jawa Barat, lokasi sasaran sinergisitas di Jawa Barat terdapat di 5 titik, yaitu Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Bekasi, dan Kota Depok yang penentuannya merupakan hasil pertimbangan dari Kemenkopolhukam. 

"Kerja sama yang terjalin antar pemerintah pusat dengan daerah ini bukti dari andil dari seluruh pemangku kepentingan untuk penanggulangan terorisme, untuk itu perlu dikuatkan oleh perspektif bottom-up yang mengacu kepada pemahaman atas kebutuhan di daerah sasaran (Jawa Barat)," ucap Karoren. 

Kehadiran Negara untuk mengatasi masalah radikalisme dan terorisme dengan meningkatkan koordinasi dan sosialisasi seperti ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat di seluruh Indonesia yang madani, sehingga terhindar dari pemikiran dan ideologi intoleran yang dapat mengancam keamanan negara. 

Tidak hanya kepala BNPT, Pada Rapat yang diselenggarakan Kamis (14/10) ini juga diikuti oleh Sekretaris Utama BNPT, Mayjen TNI Untung Budiharto, Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BNPT, Bangbang Surono Ak.,M.M., Joko Sulistyanto, S.H., M.H., Direktur Perangkat Hukum Internasional BNPT, serta eselon 3 dan 4 di lingkungan BNPT.