Jakarta - BNPT melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rangka Pembahasan Pelaksanaan Rencana Aksi Sinergisitas Antarkementerian/Lembaga Program Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 di Kantor BNPT, Jakarta (18/06). Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah melakukan koordinasi terkait pelaksanaan rencana aksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana aksi yang sudah dilaksanakan hingga periode semester satu. Acara dihadiri oleh peserta dari beberapa perwakilan Kementerian dan Lembaga yang berada di bawah naungan bidang Polhukam diantaranya Kemenko Polhukam, BIN, Kemenkum HAM, Kementerian Kominfo, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, dan PPATK.

Rapat dibuka oleh Bangbang Surono, Ak., M.M selaku Plt. Sekretaris Utama BNPT yang menyampaikan bahwa meskipun di tengah kondisi pandemi Covid-19, kelompok radikal terorisme tidak berdiam diri melainkan terus melakukan perekrutan dan penyerangan sehingga upaya penanggulangan terorisme juga tidak boleh berhenti. Lanjutnya, di tengah situasi pandemik seperti ini, perencanaan aksi tiap K/L  di bawah koordinasi Bidang Polhukam harus didiskusikan dengan seksama apakah sesuai kebutuhan yaitu dapat dilanjutkan, ditunda, atau dibatalkan sehingga pelaksanaan di lapangan dapat disiasati dengan berbagai strategi. Berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan perlu mengikuti protokol kesehatan, sebagai alternatif kegiatan tatap muka dapat dialihkan melalui daring.

Selanjutnya diberikan penjelasan mengenai tentang dasar hukum, struktur, tahapan pelaksanaan, perubahan jumlah renaksi dan rencana kegiatan BNPT oleh Kepala Bagian Data dan Pelaporan BNPT, Agus Purwanto, SH., M.A.P. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antar peserta rapat serta penjelasan mengenai perkembangan rencana aksi di masing-masing instansi. Perwakilan dari Dirjen Pemasyarakatan, Kemenkum HAM menjelaskan tiga dari empat rencana aksi telah dilaksanakan, salah satunya terdapat narapidana terorisme di Sulawesi Tengah yang telah berikrar kesetiaan terhadap NKRI. Sementara itu,  Kementerian Luar Negeri juga tetap berkomitmen dalam melaksanakan rencana aksi. Pada bulan Maret lalu telah dilaksanakan secara virtual kegiatan workshop GCTF yang sebelumnya direncanakan tatap muka di Surabaya. Kegiatan sudah dilaksanakan secara virtual dan tidak ditunda karena pada bulan Juli sudah harus ada pelaporan pada Counter-Terrorism Week yang diselenggarakan di New York.

Agenda selanjutnya merupakan pembahasan mengenai rencana pembangunan konsep agrowisata untuk mendorong pengembangan di daerah pedesaan agar tercipta kampung madani di wilayah sasaran dan menjadi model untuk strategi penanggulangan terorisme yang persuasif dan partispatif di wilayah lainnya. Selain itu Agrowisata juga mendorong meningkatkan peran aktif tokoh lokal dan pemerintah daerah dalam menggerakkan berbagai kegiatan di wilayah sasaran dalam rangka pencegahan terorisme. 

Bangbang Surono, Ak., M.M selaku Plt Sekertaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menutup kegiatan dengan berpesan bahwa program penanggulangan terorisme sangat diperlukan untuk menjaga ideologi Pancasila yang telah disepakati sebagai ideologi negara. Ucapan terima kasih kemudian disampaikan kepada segenap Kementerian/Lembaga yang telah terlibat dalam kegiatan Sinergisitas. Untuk Kemendagri, diharapkan tetap dapat aktif dalam berkoordinasi karena dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan di daerah.