Wujudkan Kesejahteraan Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) Bagi Mitra Deradikalisasi, BNPT Teken Nota Kesepahaman dengan UNISMA dan Pemkab Malang
Malang - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Universitas Islam Malang (UNISMA), serta Pemerintah Kabupaten Malang menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam rangka mewujudkan kerja sama dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bagi penerima manfaat Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) dan masyarakat pada umumnya, pada hari Selasa (14/12).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar beserta jajaran, Rektor UNISMA Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si., dan Bupati Malang Drs. H.M. Sanusi, M.M.,. Dalam sambutannya, Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan kerja sama yang tertuang dalam MoU ini menjadi modal yang luar biasa dalam rangka menanggulangi terorisme, khususnya di Malang, Jawa Timur.
"Hari ini kami bekerjasama dengan semangat Hubbul Wathon Minal Iman, hendaknya ini menjadi best practice untuk meningkatkan kekebalan setiap instansi terhadap virus radikalisme,” ungkap Kepala BNPT.
Beragam upaya dilakukan BNPT untuk memastikan kesejahteraan penerima manfaat KKTN. Termasuk dengan cara memperluas kemitraan dengan berbagai institusi. Harapannya, KKTN ini kelak menjadi tempat percontohan Indonesia khususnya dalam hal ketahanan pangan dan ideologi anti radikalisme.
dalam mengembangkan KKTN di wilayah Malang, Pemkab Malang memiliki lahan 16 hektar yang akan menjadi lokasi berdirinya KKTN. Sinergi dan koordinasi tiada henti dalam upaya penanggulangan terorisme sesuai amanat UU No 5 tahun 2018.
Adapun ruang lingkup kerjasama ketiganya , meliputi pertukaran dan pemanfaatan informasi, pengelolaan dan pemanfaatan lahan Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Selain itu, Nota Kesepahaman Bersama ini juga mendorong adanya kerja sama dengan pihak lain terkait pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN).
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
