Sekretariat Bersama Dorong Bangun Indikator Capaian RAN PE
Bogor - Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme atau RAN PE mendorong penyusunan indikator berbasis kualitas. Hal ini merupakan rekomendasi dari Rapat Koordinasi September lalu.
"Salah satu yang menjadi catatan rapat koordinasi tersebut adalah pentingnya membangun indikator berbasis kualitas terkait capaian RAN PE," jelas Deputi Bidang Kerja Sama Internasional Andhika Chrisnayudhanto pada acara Focus Group Discussion (FGD) Rumusan Indikator dan Program Keberhasilan RAN PE di Bogor pada Kamis, (10/11).
Dirinya juga memberikan contoh kerangka analisa capaian indikator RAN PE berbasis kualitas diantaranya meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatnya skor indeks rasa aman, jumlah aksi teror yang menurun, dan meningkatnya skor indeks toleransi.
"Sebagai contoh, untuk menilai pemenuhan hak atas rasa aman, indikatornya adalah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatnya skor indeks rasa aman, jumlah aksi teror yang menurun, dan meningkatnya skor indeks toleransi," jelasnya.
Sementara itu Penanggung jawab pilar 1 (satu) sekaligus Direktur Perlindungan BNPT RI, Brigjen Pol. Imam Margono mengatakan jika salah satu kunci menghitung indikator adalah keterlibatan secara aktif Kementerian/Lembaga yang terkait.
"Kalau kita ingin menghitung indikator keberhasilannya, maka kita harus aktif melakukan kegiatan - kegiatan yang diamanahkan RAN PE. Jadi, produk / peran masing - masing K/L hasil terjemahan dari Perpres 7 tahun 2021 itulah yang dimaksud indikator," imbuhnya.
FGD Rumusan Indikator dan Program Keberhasilan RAN PE yang akan dilaksanakan selama 2 hari ini fokus membahas 2 hal pokok yakni mendiskusikan capaian RAN PE yang lebih kualitatif dan membahas lesson learned yang telah dibuat K/L periode 2021 - 2022 untuk dilaporkan ke Presiden.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
