Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI guna membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2021 bertempat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa pagi (23/06). Rapat terbuka ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh serta dihadiri secara fisik dan virtual oleh Anggota Komisi III DPR RI lainnya guna menjaga physical distancing.

Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., menghadiri langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini didampingi oleh para pejabat terkait di lingkungan BNPT. Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam rapat terbuka ini meliputi Realisasi Anggaran BNPT Tahun 2019, Alokasi Anggaran BNPT Tahun 2020 serta Rancangan Rencana Kerja (Renja) BNPT Tahun 2021. 

Dalam paparan Kepala BNPT, dijelaskan bahwa di tengah situasi Pandemi ini, telah dilakukan refocussing dan realokasi anggaran sebagai upaya mendukung Penanganan Covid-19. Terlepas adanya perubahan postur anggaran yang harus dialami BNPT, penting untuk menjaga akuntabilitas kinerja dan keuangan apalagi selama ini BNPT telah berpredikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak tujuh tahun berturut-turut sejak tahun 2013. Dalam mengantisipasi perubahan pola kerja akibat dampak pandemi ini, Kepala BNPT mengeluarkan Program Kerja 100 Hari guna mempertahankan capaian kinerja yang telah ditargetkan.

Kepala BNPT kemudian memberi pemahaman akan isu-isu strategis terkait permasalahan radikalisme dan terorisme terkini yang kedepannya masih akan menjadi tantangan keamanan bangsa. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyebarluasan paham-paham ideologi intoleransi, dan radikal terorisme yang ada di dunia maya. Bahkan kelompok radikal terindikasi masih aktif melakukan propaganda secara online maupun offline di tengah masa Pandemi Covid-19. Sesuai tusinya, BNPT akan selalu berupaya melakukan kontra radikalisasi melawan berbagai bentuk ujaran kebencian yang menyulut intoleransi, dan informasi yang bertentangan dengan norma dan falsafah bangsa kita.

Selain pentingnya melakukan cegah dini dalam konteks pencegahan penyebaran radikalisme dan terorisme, Kepala BNPT kembali menegaskan kepada para Anggota Dewan bahwa terorisme merupakan kejahatan serius lintas negara atau transnational crime. Kejadian yang terjadi di suatu negara punya benang merah di belahan dunia lain, sehingga penting untuk meningkatkan kerja sama antarnegara maupun lintas kawasan untuk mengatasinya, termasuk dalam hal ini adalah penanganan terhadap para deportan Foreign Terrorist Fighters (FTF) atau returnees. Ditambahkan oleh Kepala BNPT bahwa kerja sama di level internasional tersebut harus tetap mengutamakan kepentingan dan kedaulatan nasional.

Penanggulangan terorisme tentu tidak dapat dibebankan kepada BNPT sendiri melainkan butuh dukungan dari pemerintah dan masyarakat. BNPT selaku stakeholder penanggulangan terorisme tidak hentinya mengajak segenap elemen di pemerintahan untuk saling berkontribusi sesuai kapasitas dan tusi masing-masing K/L. Kepala BNPT kemudian menjelaskan beberapa upaya untuk bersinergi dengan 38 Kementerian dan Lembaga dalam beberapa program deradikalisasi yang tengah berjalan, salah satunya berupa pendampingan mantan napiter melalui pendekatan kesejahteraan di Provinsi Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur.

Dengan tantangan radikalisme dan terorisme yang begitu nyata, tentu diperlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, khususnya pemerintah. Usai menghadiri rapat, Kepala BNPT menanggapi hal tersebut dengan menjelaskan bahwa dengan tantangan radikalisme dan terorisme yang begitu nyata tersebut menjadi linear dengan perluasan Struktur Organisasi Tata Kerja di BNPT.

“Kami lampirkan alternatif tambahan (anggaran) jika SOTK yang nanti akan disetujui, kami berharap ada tambahan anggaran untuk menopang kinerja BNPT karena dengan struktur yang baru, maka tugas kita akan bertambah juga,” imbuh Kepala BNPT.