LAWAN EKSTREMISME, BNPT DAN GAMKI AKAN DIRIKAN SEKOLAH PERDAMAIAN
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara aktif dan berkesinambungan bekerjasama dengan seluruh pihak dalam rangka mencegah paham radikalisme yang menjadi akar tindakan terorisme.
Kali ini, BNPT menggandeng Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dalam rangka kerja sama penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada terorisme di Jakarta, Rabu (10/11).
Ketua Umum GAMKI, Willem Wandik, menjelaskan GAMKI akan membentuk Sekolah Perdamaian sebagai respon terhadap konflik horizontal yang kerap terjadi di Indonesia, dan fenomena radikalisme terorisme. Sebagai lembaga koordinator penanggulangan terorisme, Willem melihat BNPT menjadi mitra strategis untuk terlibat dalam Sekolah Perdamaian.
"Kami butuh keterlibatan langsung dari BNPT dalam merumuskan program kerja strategis (Sekolah Perdamaian), bagaimana kita terus membangun edukasi kepada masyarakat supaya warga kita tidak terpapar dengan virus yang tentunya bisa memperkeruh keutuhan kita bersama," ucap Willem.
Kepala BNPT Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., merespon baik Sekolah Perdamaian yang diinisiasi oleh GAMKI. Menurutnya sekolah ini sejalan dengan tugas dan fungsi BNPT untuk menciptakan Indonesia yang harmoni. Selain itu, GAMKI turut menyukseskan implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme atau RAN PE.
"Kita berharap semakin luas diseminasi semangat nasionalisme, semakin tipis paham radikalisme yang eksklusif, yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia," kata Boy Rafli.
Nantinya, kerja sama BNPT dan GAMKI akan tertuang dalam nota kesepahaman bersama. Segenap pengurus GAMKI pun berharap melalui kerja sama dengan BNPT, Sekolah Perdamaian dapat memberikan kontribusi dalam mempertahankan eksistensi negeri.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
