Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI pada Senin (21/3) di Gedung Nusantara II DPR RI. 

Dalam RDP yang bersifat tertutup kali ini terdapat 3 bahasan topik utama, yakni analisa perkembangan ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia,  evaluasi kinerja, dan program prioritas kedeputian bidang penindakan dan kemampuan. 

Dalam konferensi pers, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol. Ibnu Suhaendra menjelaskan ancaman terorisme dalam kurun waktu 2017 - 2022 yang bergerak fluktuatif.

"Selama lima tahun terakhir, tren ancaman terorisme di Indonesia bergerak secara fluktuatif. Meningkat pada 2019, lalu menurun pada 2020, dan meningkat lagi pada 2022 berdasarkan Laporan GTI tahun 2022," jelasnya. 

Dalam kesempatan tersebut, dijelaskan pula strategi kesiapsiagaan nasional sebagai bahan evaluasi kinerja. 5 cara kesiapsiagaan nasional yang sedang diupayakan BNPT, diantaranya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

Ibnu turut menyampaikan beberapa program prioritas Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan. Diawali dari pengembangan kajian terorisme, deklarasi kesiapsiagaan nasional, penyusunan indeks kesadaran masyarakat dan sarana prasarana terhadap kesiapsiagaan nasional, pendirian Pusat Pengendalian Krisis sebagai implementasi amanat UU No. 5 tahun 2018, serta koordinasi aparat penegakan hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana terorisme hingga berkekuatan hukum tetap.

Dalam upaya memutus mata rantai radikal terorisme di Indonesia, BNPT melaksanakan program prioritas dari hulu ke hilir. Hal ini selaras dengan konsep pentahelix yang menjadi arah kebijakan penanggulangan BNPT di tahun 2022.

"BNPT bekerja dari hulu ke hilir, dari hulu kita meningkatkan peran masyarakat dan komunitas, sehingga tidak sampai meningkat ke arah terorisme, sejalan dengan strategi pentahelix BNPT. Lalu, di hilir kita mendukung aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap individu maupun kelompok yang terlibat dalam aktivitas terorisme," ungkapnya. 

Merespon paparan BNPT, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakan beragam catatan terkait penanggulangan terorisme di Indonesia. Catatan tersebut meliputi prihal pelaksanaan penindakan kasus terorisme dalam aspek profesionalitas dan pelaksanaan penindakan yang humanis serta menjunjung Hak Asasi Manusia. 

Politisi asal PDIP ini juga berharap BNPT dan Densus 88 dapat meningkatkan sinergitas dalam hal pemetaan jaringan terorisme. 

"Dalam rangka gelar RDP ini, kami berharap ada peningkatan sinergitas antara BNPT dan Densus untuk pemetaan jaringan terorisme dengan mengedepankan pendekatan lunak ( soft approach )," katanya. 

Selain BNPT, dalam kesempatan ini Komisi III turut mengundang Detasemen Khusus ( Densus) 88 Antiteror yang dipimpin langsung oleh Kepala Densus 88 AT Polri Irjen Pol. Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si