Kepala BNPT dan Gubernur Jawa Tengah Sepakat KKTN Bukti Negara Hadir
Semarang - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin (15/11).
Pertemuan tersebut terlaksana dalam rangka koordinasi terkait program deradikalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan mantan napiter, melalui program Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN), khusunya yang berada di wilayah Jawa Tengah.
"KKTN ini kita wujudkan dengan mensinergikan Kementerian/ Lembaga yang ada di pusat dan daerah. Alhamdulillah kami diterima oleh pak Ganjar, kami mohon ijin ke Pak Ganjar untuk bisa melakukan koordinasi, khususnya masalah teknis yang harus kita laksanakan," jelasnya.
Kepala BNPT menambahkan, melalui program KKTN, para mitra deradikalisasi diharapkan dapat menerima pembinaan sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat sesuai dengan minat dan bakat mereka.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyambut baik kedatangan Kepala BNPT bersama rombongan dan siap mendukung, bekerja sama, dan berkoordinasi terkait program-program penanggulangan terorisme yang akan dijalankan di Jawa Tengah.
"Kita menyambut baik kunjungan dan program yang dicanangkan BNPT. Tentunya ini merupakan bentuk kehadiran negara. Hal-hal yang sudah dibahas tadi akan kami bantu koordinasikan dengan jajaran, termasuk usulan kami tadi tentang asesmen.
Pada prinsipnya kami mendukung program BNPT," tutup Ganjar.
Program KKTN merupakan bagian reintegrasi sosial yang dirujuk bagi para mitra deradikalisasi BNPT agar memiliki kemandirian dalam aspek perekonomian, agar dapat membangun kesejahteraan hidup. KKTN merupakan langkah BNPT untuk mengantisipasi aksi radikalisme dan terorisme dengan pendekatan yang humanis guna meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah kawasan KKTN melalui dukungan serta bantuan ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
