Jaga Keamanan Maritim Indonesia dari Terorisme, BNPT dan Bakamla Tandatangani MoU
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
bekerjasama dengan Badan Kemanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) dalam menanggulangi ancaman terorisme di wilayah kemaritiman Republik Indonesia.
Kerja sama tersebut diwujudkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BNPT dan Bakamla yang berlangsung di Gedung Bakamla RI, Jakarta pada Senin (20/06).
"BNPT dan Bakamla pada hari ini sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dengan tujuan meningkatkan peran BNPT dan Bakamla sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing," jelas Kepala BNPT Irjen Pol. Boy Rafli Amar, M.H.
BNPT melihat MoU ini sangat penting dalam upaya nyata menjaga keamanan maritim dari ancaman terorisme. Sejumlah ancaman terorisme tersebut di antaranya serangan terorisme maritim perbatasan laut dan FTF (Foreign Terorist Fighter) yang memasuki wilayah Indonesia.
"Kemanan maritim merupakan pilar penting perdamaian, kemungkinan terjadinya serangan terorisme maritim perbatasan laut mengancam aset strategis bangsa. Selain itu, juga kerap digunakan FTF (Foreign Terorist Fighter) memasuki wilayah Indonesia. Inilah ancaman yang mengancam kedaulatan bangsa," jelasnya.
Kepala Bakamla menyambut baik adanya Nota Kesepahaman ini karena baginya kerja sama ini dapat menjadi dasar pencegahan terorisme secara sistemik.
"Kerja sama yang disepakati hari ini akan menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita dalam upaya mencegah terorisme secara sistemik," ujar Kepala Bakamla Dr. Aan Kurnia.
Ada pun beberapa ruang lingkup dari nota kesepahaman ini adalah pertukaran data dan informasi, pengawasan paham radikal terorisme di wilayah perbatasan dan terdepan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BNPT dan Bakamla.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
