Kendari - Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia sangat menjunjung tinggi kebebasan pers sebagai kemajuan bangsa. Kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi pewarta dijamin dalam Undang-undang.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, saat membuka acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 secara daring, yang digelar di plataran Masjid Al-Alam, Kendari, Sulawesi Tenggara, pada (9/2). 

Pentingnya media massa dalam menyorot perkembangan dan aktifitas kelembagaan menjadi corong informasi bagi masyarakat. Presiden Jokowi menegaskan, di tengah pandemi Covid-19, insan pers mengalami kondisi penuh tekanan. Media mainstream menjadi arus utama yang cepat bertransformasi, semakin inovatif, meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat, membanjiri kanal dan platform dengan berita-berita yang baik, mencerdaskan dan mengisi konten-konten berkualitas. 

"Pers Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan, menegakkan integritas, melanjutkan agenda besar, menguatkan pijakan untuk melompat lebih tinggi, dan mampu berselancar di tengah perubahan mempercepat transformasi digital, untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas lebih cepat dan akurat, dan tidak terjebak pada sikap pragmatis yang menggerus integritas kita", tutur Jokowi. 

Sebagai Lembaga Pemerintah Non-kementerian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bertugas menanggulangi terorisme dengan upaya pencegahan di lapangan dengan terus berinovasi menciptakan konsep baru, salah satunya dengan konsep Pentahelix, yang melibatkan peran media. Pada kesempatan ini, Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., menyatakan pentingnya peran media sebagai penyambung informasi program BNPT dalam mengikis mata rantai penyebaran radikalisme dan terorisme. Boy mengatakan, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung, demi keutuhan NKRI. 

"Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Teruslah memberikan informasi secara berimbang agar demokrasi dan rasa keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat," katanya saat mengikuti peringatan HPN secara daring di Jakarta. 

Kedaulatan informasi memang harus diwujudkan untuk rakyat Indonesia. Masyarakat harus memperkuat ekosistem industri pers nasional yang sehat, membangun dan memperkuat platform nasional periklanan. Menciptakan platform video nasional, agar tidak sepenuhnya tergantung pada platform video dari internasional. 

Ketua PWI Pusat yang juga selaku Penanggung Jawab HPN 2022, Atal S. Depari juga menyinggung, Indonesia adalah potensi besar yang menggiurkan dalam perkembangan dunia digital. Potensi ini harus dikembangkan oleh generasi Indonesia agar tidak menjadi objek eksploitasi para raksasa digital global. Maka dalam membangun kedaulatan digital, membangun kemandirian, ia mengingatkan masyarakat agar menempatkan diri secara baik dalam peta digitalisasi global guna kepentingan nasional. 

"Dalam rangka membangun kedaulatan digital, regulasi publisher right menjadi sangat penting. Demi keberlanjutan industri media nasional, kami sangat membutuhkan publisher right", ucap Atal.

Tepat di peringatan Hari Pers Nasional tahun 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, (BNPT) melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Dewan Pers, yang dilakukan secara virtual bersama Mabes TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak.