Hadiri SOMTC, Deputi Kerjasama Internasional BNPT Bahas Tiga Isu Penting Kerjasama Negara ASEAN Selama Pandemi
Jakarta - Delegasi Indonesia menghadiri Pertemuan Pejabat Senior Negara-negara ASEAN ke-21 tentang Kejahatan Lintas Batas Negara (SOMTC) yang dilaksanakan secara daring selama empat hari dari Senin (26/7) sampai dengan Kamis (29/7).
Delegasi Indonesia (Delri) dipimpin oleh Kabareskrim, Komjen Pol. Agus Andrianto selaku Ketua SOMTC Indonesia, dan diikuti oleh para pejabat senior dari Polri, BNPT, Kemenlu serta kementerian dan lembaga (K/L) terkait.
Delegasi BNPT dipimpin oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto, yang juga merupakan Ketua Kelompok Kerja ASEAN SOMTC tentang Penanggulangan Terorisme.
Dalam pertemuan regional daring tersebut, Delri menjelaskan sejak terjadi pandemi Covid-19 hampir 2 tahun yang lalu, kejahatan lintas batas negara, yang di dalamnya juga termasuk kejahatan terorisme, ternyata tidak menunjukkan penurunan. Menurutnya, ada tiga persoalan penting dan utama yang harus menjadi perhatian bersama ASEAN dalam rangka mengurangi kejahatan terorisme tersebut.
Pertama, penyalahgunaan internet untuk tujuan terorisme, termasuk pendanaan terorisme sebagaimana dicatat oleh PPATK.
“Meskipun aksi terorisme tampaknya menurun selama masa pandemi, kita tidak boleh lengah dari kegiatan mereka yang dilakukan di dunia maya. Misalnya, PPATK melaporkan peningkatan signifikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) lintas batas negara selama pandemi, yang terindikasi ada hubungannya dengan kemungkinan pendanaan terorisme," kata Ketua Delri.
Kedua, perlunya pemerintah negara-negara ASEAN mendorong pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender serta menggunakan perspektif gender dalam upaya menanggulangi terorisme. Kemudian yang ketiga, terkait pelibatan dan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.
"Mari kita bekerja sama untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, tertib, dan damai” katanya.
Agus menegaskan kembali perlunya saling mendukung untuk mencegah dan memerangi kejahatan lintas batas negara. Secara nasional, Indonesia telah mencanangkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme (RANPE) 2020-2024 yang telah diundangkan dalam bentuk Perpres nomor 7 tahun 2021. Diharapkan negara-negara ASEAN dapat mengikuti langkah Indonesia dalam mengembangkan RAN PE .
"Rencana Aksi Nasional yang dikembangkan Indonesia menggunakan pendekatan menyeluruh yang mengoordinasikan semua unsur pemerintah dan melibatkan elemen-elemen dalam masyarakat," jelasnya.
Di ketahui, selain dihadiri oleh para pejabat senior utusan dari 10 negara-negara anggota ASEAN, pertemuan ini juga dihadiri oleh delegasi dari mitra wicara ASEAN, antara lain dari Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru, Tiongkok dan Uni Eropa. Pertemuan dipimpin oleh Haji Sufian bin Haji Sabtu, Pejabat Sekretaris Tetap Kantor Perdana Menteri Brunei Darussalam.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
