Hadapi Pesta Demokrasi 2024, Kepala BNPT RI: Kita Jadi Pelaksana Aktivitas Demokrasi yang Jauh dari Kekerasan
Palembang - Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dalam sejarah kontestasi politik di tanah air. Hal tersebut tidak jarang menciptakan kutub-kutub di masyarakat yang kerap dimanfaatkan kelompok teror untuk menginfiltrasi masyarakat dengan ideologi transnasional.
Dengan adanya fenomena tersebut, Kepala BNPT RI Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga perdamaian jelang Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.
“Mengajak kepada semua pihak untuk menjadi pelaksana aktivitas demokrasi yang jauh dari aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi yang bisa memecah belah bangsa, ujaran kebencian yang bisa merugikan kita,” kata Boy dalam Dialog Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Radikal Terorisme Menjelang Pemilu 2024 yang diadakan oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT RI di Palembang pada Kamis (2/3).
Boy Rafli mengingatkan jika perkembangan teknologi mempermudah kelompok teror dalam melakukan provokasi dan propaganda.
Dalam menghadapi fenomena tersebut, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. mengatakan perlunya mengedukasi dan memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat.
“Mengedukasi dan mendampingi agar ada ketenangan dalam menghadapi Pemilu 2024"kata Ridwan.
Dia menilai perlu sebuah keseriusan dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pihak agar edukasi tersebut dapat terjangkau hingga ke pelosok negeri.
Sementara itu, Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan Albar Sentosa Subari, S.H., M.Hum. mengatakan bahwa pemahaman dan pengamalan Pancasila harus terjadi di seluruh lapisan masyarakat.
“Dengan bersungguh-sungguh seluruh elemen masyarakat untuk mengaplikasikan lima nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, atau sederhananya membumikan Pancasila,” katanya.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
