Evaluasi SAKIP RB 2022, BNPT Paparkan Pelaksanaan RB yang Kian Optimal
Jakarta - Dalam rangka menjamin kelancaran proses evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ) telah melakukan serangkaian hal untuk memudahkan evaluasi, seperti update data dan pendalaman evaluasi agar pelaksanaan RB dan SAKIP semakin sesuai dengan arah kebijakan dari Kemenpan RB.
"Hari ini kita akan mendapatkan gambaran mengenai SAKIP dan RB yang jelas dari sumbernya yaitu Kemenpan RB. Harapannya, tim POKJA RB BNPT dapat memberikan jawaban dan penjelasan yang baik, agar hasil evaluasi pelaksanaan RB dan SAKIP kita semakin sesuai dengan arah kebijakan dari Kemenpan RB," jelas Sekretaris Utama BNPT, Mayjen. TNI Dedi Sambowo, S.IP., dalam sambutannya di acara Evaluasi Pelaksanaan RB dan SAKIP BNPT tahun 2022 oleh Tim Evaluator Kemenpan RB, Kamis ( 29/9 ).
Dalam kesempatan ini, BNPT juga memaparkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya yang menunjukkan pelaksanaan RB kian optimal.
"Terhadap rekomendasi atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan RB BNPT tahun 2021, nomor surat B/35/M.RB.06/2022, BNPT telah melaksanakan tindak lanjut, beberapa diantaranya adalah membangun pusat pengendalian krisis dan perpustakaan, memiliki layanan informasi publik ( PPID ), dan meningkatkan penggunaan IT dalam proses penyelenggaraan manajemen dengan menerapkan SPBE," papar Sestama.
Selain tindak lanjut atas rekomendasi, BNPT juga akan melampirkan logical framework kinerja (penjenjangan kinerja), data refocusing program kegiatan, capaian kinerja/outcome dan berbagai prestasi yang diterima oleh BNPT kepada evaluator sebagai data tambahan. Hadir secara virtual, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kemenpan RB, Akhmad Hasmy dan anggota tim evaluator lainnya.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
