Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menetapkan lima provinsi sinergitassebagai upaca pencegahan terorisme di Tanah Air. Sinergisitas Bersama 46 Kementerian/Lembaga yang dikomandoi oleh BNPT terus dikembangkan demi meningkatkan kualitas tugas dan fungsi BNPT, salah satunya dalam mengembangkan program pencegahan radikalisme dan terorisme, dengan pendekatan soft approach berbasis kesejahteraan melalui pendirian Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN).

Untuk memperluas sasaran program dan efektifitas program yang dijalankan, Tim sinergisitas gelar Rapat Evaluasi Kegiatan Semester I tahun 2021, yang dilakukan secara virtual Rabu, (4/8) di Jakarta. Kagiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar MH., dan para pejabat utama BNPT, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga Tim Sinergisitas. 

Pada Rapat Evaluasi, Tim Sinergisitas mulai dari Ketua Tim Sekretarit Sinergisitas Antarkementerian/Lembaga, Bangbang Surono, Ak.MM., Direktur Pencegahan BNPT, Direktur Deradikalisasi BNPT, Kasubdit Pemulihan Korban BNPT, Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT, Kasubdit Analisis dan Evaluasi Penegak Hukum BNPT, dan Kasubdit Perlindungan WNI dan Kepentingan Nasional di Luar Negeri BNPT, menyampaikan paparan kinerja Semester I di 5 wilayah KKTN, yakni di Provinsi Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Demi meningkatkan perbaikan hingga capaian kerja, dalam paparannya Kepala BNPT meminta Tim Sinergisitas tidak hanya bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, namun juga melakukan kegiatan bersama Deradikalisasi di luar lapas, seperti pembekalan kewirausahaan bagi para mantan napiter. 

“Disamping kita bersinergi dengan kementerian lembaga, tentu kita juga memiliki program deradikalisasi di luar lapas. khususnya ini harus bisa kita integrasikan dengan konsep tim sinergitas karena sinergi ini dapat memberikan outcome yang baik, dan bisa mereduksi radikalisasi yang ada di dalam masyarakat dengan kegiatan-kegiatan tim sinergisitas yang bersifat fisik dan non-fisik”, tutur Boy Rafli.

Lebih lanjut, Boy menegaskan kehadiran negara dalam melindungi bangsa dan masyarakat dari ancaman radikalisme, terorisme, dan intoleran tetap harus digalakkan dengan kegiatan soft approach yang dimiliki BNPT melalui Sinergisitas bersama 46 Kementerian/Lembaga, serta pembekalan wawasan keagamaan dan kebangsaan khususnya di Kawasan zona merah. Evaluasi Kepala BNPT ini disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan Gerakan aktifitas masyarakat di masa pandemi seperti saat ini. Oleh karena itu, Boy juga mengusulkan agar selain meningkatkan kebutuhan di lapangan,Tim Sinergisitas terpadu juga mengadakan program Vaksinasi bagi mitra Deradikalisasi BNPT, agar masyarakat tidak hanya mendapatkan akses Kesehatan namun juga penyuluhan. 

“Untuk mencapai visi misi BNPT kita juga perlu dukungan alat komunikasi khususnya di wilayah transmigrasi yang berpotensi didatangi oleh para DPO, terlebih di masa pandemic seperti ini, penyebaran intoleran maupun propaganda di dunia maya semakin meluas”, ujar Kepala BNPT.

Dengan adanya Sinergisitas yang prima Antarkementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun Provinsi, dapat mendukung penuh upacaya pencegahan dalam rangka mengikis mata rantai penyebaran paham radikal intoleran di Indonesia, agar tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang terpengaruh ideologi kelompok intoleran maupun kelompok jaringan terorisme, khususnya bagi generasi milenial.