Didukung Berbagai Pihak, Kepala BNPT Harap Program KKTN Dapat Terlaksana dengan Baik
Bogor - Badan Nasional Penggunaan Terorisme (BNPT) menaruh perhatian penuh kepada
para mitra deradikalisasi khususnya kepada mantan napiter (narapidana terorisme) untuk dapat hidup layak setelah bergabung kembali di lingkungan masyarakat.
Perhatian kepada mitra deradikalisasi tersebut salah satunya diwujudkan dengan rencana pembangunan Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN). Rencana pembangunan KKTN kini telah mendapatkan dukungan dan respon positif dari sejumlah pemerintah daerah dan tokoh agama.
"KKTN gambaranya positif. Tim sinergisitas dan deradikalisasi bisa follow-up," kata Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., pada Rapat Pimpinan (Rapim) Bulan September di Lingkungan BNPT di Bogor, Senin (6/9).
Kepala BNPT menjelaskan progam KKTN telah mendapat dukungan dari sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur seperti di Kabupaten Malang, Banyuwangi dan Lamongan. Untuk di Kabupaten Malang, lokasi rencana pembangunan KKTN sudah tersedia, tinggal menunggu koordinasi dan langkah selanjutnya. Selain dukungan dari pemda, orang nomor 1 di lingkungan BNPT ini juga mengatakan program KKTN juga mendapatkan dukungan penuh dari Habib Muhammad Luthfi bin Yahya.
Dengan dukungan yang kuat tersebut, Kepala BNPT berharap program KKTN dapat terlaksana dengan baik lewat perencanaan dan pendataan penerima manfaat program KKTN yang matang dan valid.
"Pertama kita harus tahu penerima manfaat ini siapa saja, kemudian kedua kita harus melihat apa yang bisa dibantu dengan mitra deradikalisasi ini. Apakah akan bertani/bertenak di wilayah KKTN," jelasnya.
Kepala BNPT ke-5 ini berharap jika telah berhasil dilaksanakan, KKTN mampu memberikan kesejahteraan sosial bagi para mitra deradikalisasi.
"Kawasan Khusus Terpadu Nusantara ini ada tiga fungsi. Pertama fungsi edukasi, yang kedua ekonomi, yang ketiga ecotourism," ujarnya.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
