Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Wahid Foundation menyelenggarakan Forum Koordinasi dan Konsultasi Desain Forum Kemitraan Rencana Aksi Pencegahan Ektremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) antar pemerintah  dan masyarakat. Forum yang berlangsung pada 19-20 September 2022 di Artotel Thamrin Jakarta tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE pilar 3 fokus 1 tentang Penyusunan Platform Kemitraan antara Pemerintah dengan masyarakat.

Pembentukan Forum Kemitraan ini melibatkan 16 perwakilan dari Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) RAN PE dan 26 perwakilan pemangku kepentingan di masyarakat yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, organisasi media, akademisi, lembaga filantropi, pelaku usaha dan organisasi perempuan. 

Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudantho dalam sambutannya menjelaskan bahwa forum kemitraan nasional yang dibentuk adalah upaya pelibatan setiap elemen masyarakat  untuk implementasi RAN PE.

“Pada Bulan Mei lalu kita telah melaksanakan forum pertama untuk membahas tentang pembentukan forum kemitraan. Forum ini merupakan wadah bersama dalam implementasi RAN PE yang juga bisa menjadi upaya untuk meningkatkan sumberdaya dalam mendukung pelaksanaan RAN PE, terutama juga menggarisbawahi kontribusi pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga,” ujarnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi mengenai Forum Kemitraan. Dalam sesi ini Direktur kerjasama Regional dan Multilateral BNPT, M. Zaim A. Nasution menjelaskan bahwa wadah kemitraan yang melibatkan banyak pihak di seluruh sektor ini selain sebagai amanat Perpres RAN PE, namun juga sebagai strategi pendekatan yang menyeluruh untuk menanggulangi ektremisme berbasis kekerasan.

“Ini merupakan pendekatan menyeluruh seluruh sektor untuk menanggulangi PCVE dengan melibatkan seluruh pihak,” ujarnya. Ditambahkan olehnya bahwa tugas dan fungsi utama dari forum kemitraan nasional nantinya akan fokus mengkoordinasikan dan mengevaluasi  implementasi RAN PE di tingkat nasional, dan dapat diimplementasikan di tingkat daerah.

Mujtaba Hamdi, Direktur Eksekutif Wahid Foundation dalam rapat koordinasi ini mengatakan bahwa forum kemitraan ini bersifat parsipatoris dan terstruktur dengan dibentuknya keketuaan bersama yang terdiri dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat sehingga diharapkan semua pihak yang terlibat akan lebih aktif dan menjadi motor dalam menghadapi tantangan ekstremisme kekerasan.

“Ini (pembentukan desain forum kemitraan) merupakan salah satu bentuk tata kelola partisipatif. Untuk itu, dalam forum ini sangat partisipatoris. Ada banyak K/L dan masyarakat yang terlibat. Semua ini adalah elemen-elemen penting untuk merealisasikan RAN PE, misalnya bentuk kepemimpinan co-chairman, sehingga betul-betul menjadi motor yang partisipatoris untuk menghadapi semua tantangan ekstremisme kekerasan,” ungkapnya.

Forum Kemitraan Nasional yang dibentuk bersifat sukarela sehingga semua unsur pemangku kepentingan di masyarakat bisa mendaftarkan diri menjadi anggota dan mempunyai hak yang sama  dengan anggota lain. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif mendorong implementasi RAN PE, termasuk dalam hal ini yang bisa mendaftarkan diri menjadi anggota adalah media dan pelaku usaha yang mewakili privat sektor.

Pertemuan ini kemudian ditutup oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika Kemenko Polhukam, Ramadhansyah, yang membacakan beberapa kesimpulan rapat, salah satunya berupa usulan dan rekomendasi penunjukan Wahid Foundation sebagai Ketua Forum Kemitraan Nasional mewakili pemangku kepentingan masyarakat. Rencananya, usulan tersebut aka dikaji dan diperdalam kembali sebelum disahkan melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh BNPT.