BNPT Teken Nota Kesepahaman Dengan Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Malang Sebagai Komitmen Percepatan Realisasi KKTN
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Perum Kehutanan Negara (Perhutani), serta Pemerintah Kabupaten Malang menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam rangka Sinergisitas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kerja Sama Pemanfaatan Hutan, pada hari Selasa (19/10).
Upaya BNPT mempercepat realisasi KKTN sebagai komitmen mensejahterakan mitra dan penyintas terorisme ini adalah dengan terus memperluas kemitraan dengan berbagai institusi, termasuk kerja sama dengan Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Malang.
Kerja sama ke tiganya akan bermanfaat dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan KKTN, serta membentuk badan usaha pengelolaan dan pembangunan lahan KKTN. Selain itu, Nota Kesepahaman Bersama ini juga mendorong kerja sama dengan pihak lain terkait pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan lahan KKTN.
"Menjadi modal kuat bagi kami untuk bekerja sama melanjutkan koordinasi dengan berbagai pihak yang ingin membantu kami sehingga pendekatan berbasis kesejahteraan ini bisa mengurangi niat mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan negara," lanjut Boy Rafli.
Bupati Kabupaten Malang, Drs. H.M. Sanusi, M.M., mendukung penuh pelaksanaan KKTN di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Malang pun bertekad menangani radikalisme dan terorisme dengan menjalin sinergi dengan berbagai elemen.
"Kami menyambut langkah baik di mana Kabupaten Malang ditunjuk untuk KKTN, ini tugas bersama kita untuk menyelamatkan NKRI," ucap Sanusi.
Nota Kesepahaman Bersama ini diteken okeh Sekretaris Utama BNPT, Mayjen TNI Untung Budiharto, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perhutani, Endung Trihartaka, dan Bupati Kabupaten Malang. Kerja sama yang lebih intens akan dituangkan dalam kerangka Perjanjian Kerja Sama.
Selamai ini, BNPT secara serius dan kontinu terus mendorong program KKTN agar cepat terwujud mengingat manfaatnya yang sangat besar bagi para mitra deradikalisasi.
Di lokasi fokus KKTN akan dikembangkan menjadi kawasan pariwisata, pertanian, dan peternakan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mitra deradikalisasi begitu juga kepada masyarakat sekitar kawasan KKTN. Harapannya, faktor pendorong gerakan radikal terorisme dapat ditekan.
"Melalui KKTN, diharapkan masyarakat umum dapat terlibat dalam proses reintegrasi eks narapidana (terorisme)," kata Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H.
Sebelumnya Kepala BNPT telah terlebih dahulu bertemu Bupati Malang, Muhammad Sanusi di Pendopo Peringgitan Agung dan mengunjungi lahan untuk pembangunan KKTN di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Selasa pada (24/8). Pembangunan KKTN di Malang ini telah didukung pula oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
"Mudah-mudah ini menjadi bagian dari solusi bagaimana proses para penyintas maupun para korban kekerasan mendapatkan ruang agar bisa bergerak di sektor ekonomi," kata Gubernur Jawa Timur.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
