BNPT RI Segera Bentuk Satgas Untuk Rumuskan Rekomendasi Terkait WNI yang Terasosiasi FTF
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) akan membentuk satuan tugas yang beranggotakan K/L terkait dalam upaya memperoleh rekomendasi kebijakan yang tepat dalam penanganan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terasosiasi FTF (Foreign Terrorist Fighter).
"Satgas ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat kepada pemerintah kebijakan nya seperti apa untuk WNI yang terasosiasi FTF” jelas Kepala BNPT RI Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel dalam kegiatan Rapat Koordinasi Sosialisasi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Menkopolhukam) Nomor 90 Tahun 2023 dan Penetapan Sekretariat Satgas Penanganan WNI yang terasosiasi FTF di jakarta, pada Senin (13/11).
Mantan Kapolda Jawa Tengah ini menyampaikan kebijakan mengenai repatriasi menjadi perhatian bersama.
"Kebijakan pertama yang harus kita rumuskan adalah kepada siapa saja repatriasi dapat dilakukan"katanya.
Dirinya juga berpesan agar penanganan yang akan dilakukan harus cermat tanpa menciderai keamanan nasional.
"Penanganannya harus sigap cermat dan hati-hati tanpa menciderai kepada keamanan nasional. Mulai dari melakukan identifikasi, melakukan pemeriksaan kesehatan dan asesmen. Harus dipastikan bahwa yang bersangkutan ini terasosiasi atau terlibat," terangnya.
Adapun pembentukan satgas ini merupakan amanat Keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kepmenkopolhukam) No. 90 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Penanganan WNI di Luar Negeri yang Terasosiasi dengan FTF. Terhitung, 14 Kementerian/Lembaga bergabung dalam rencana pembentukan satgas ini. Selanjutnya, akan diadakan rapat lanjutan yang membahas penyusunan pedoman teknis, dan koordinasi rutin.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
