BNPT RI Ingatkan Kelompok Kerja RAN PE Sampaikan Progres pelaksanaan dan Keluaran RAN PE 2023
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) sebagai leading sector kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ektremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) mengingatkan Kelompok Kerja pada masing-masing Pilar untuk dapat menyampaikan progres pelaksanaan dan knowledge product/keluaran RAN PE periode Januari - Oktober 2023 melalui platform I-Khub.
Sekretaris Utama BNPT RI Bangbang Surono A.k., M.M., CA., menjelaskan progres pelaksanaan dan keluaran RAN PE tersebut sangat penting sebagai bahan analisis ndan penyempurnaan laporan pelaksanaan RAN PE tahun 2023.
"Adapun penyampaian knowledge product/keluaranRAN PE tersebut akan digunakan oleh Sekretariat Bersama RAN PE dalam menganalisis informasi dan penyempurnaan Laporan Pelaksanaan RAN PE Tahun 2023," katanya pada Rapat Koordinasi Kedua Tim Sekretariat BNPT Terkait RAN PE Tahun 2023 di Jakarta pada Senin (9/10).
Selain itu, agar pelaksanaan RAN PE di tahun 2023 dan ditahun mendatang berjalan dengan optimal, Sestama BNPT RI juga mengingatkan pentingnya koordinasi yang intensif dan proaktif dengan kementerian/lembaga terkait.
"Saya juga berharap kiranya masing-masing Ketua Pokja Pilar 1, 2, dan 3 RAN PE dapat melakukan koordinasi yang Intensif dan proaktif dengan
Kementerian/Lembaga terkait untuk mengidentifikasi progress pelaksanaan RAN PE Tahun 2023," harapnya.
Untuk tahun 2023 atau tahun ketiga implementasi program RAN PE terdapat 64 aksi dari 79 aksi yang telah dikomitmenkan oleh K/L dengan rincian 41 dari 50 aksi (82%) dikomitmenkan di Pilar 1. Kemudian terdapat 12 dari 15 aksi (80%) telah dikomitmenkan di Pilar 2 dan 12 dari 14 aksi (79%) telah dikomitmenkan di Pilar 3 dengan Total Keterlibatan K/L sebanyak 36 dari 44 K/L.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
