Surabaya – Perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)RI hadir dan berpartisipasi aktif dalam lokakarya internasional “Enhancing National-Local Coordination on Prevention, Preparedness and Response to Radicalization and Terrorist Attacks” yang diselenggarakan oleh International Institute for Justice and the Rule of Law (IIJ) yang bekerjasama dengan Strong Cities Network (SCN) di Surabaya, pada tanggal 26 -28 Juli 2022.

Para Peserta Lokakarya berasal dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang terdiri dari Pemerintah dan juga masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia diwakili oleh BNPT (Weti Deswiyati, S.Sos., M.Si., Kasubdit Kerjasama Multilateral, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral, Kedeputian Bidang Kerjasama Internasional BNPT; dan Kepala Seksi Analis Intelijen, Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT); Kejaksaan Agung Republik Indonesia; Densus 88 Polri; Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; Ketua FKPT Jawa Timur; serta Perwakilan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Pemerintah Indonesia juga hadir untuk memberikan sambutan pembuka serta menjadi Narasumber dalam kegiatan tersebut.

Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi diantara aktor nasional (pemerintah pusat dan aparat penegak hukum) dengan aktor daerah (pemerintah kota, tokoh masyarakat, pemuka agama dan organisasi masyarakat sipil) dalam menghadapi tantangan serta berbagai praktik baik dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme serta mempersiapkan  hal-hal dalam merespon serangan aksi terorisme. 

Acara dibuka oleh Thomas Wuchte, Executive Secretary of the IIJ, yang menjelaskan dalam sambutannya bahwa lokakarya ini dapat meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan baik di tingkat nasional dan daerah dalam mengantisipasi terjadinya serangan teror hingga menangani dampak pasca teror.

“Sangat penting untuk mengembangkan strategi kontraterorisme efektif yang berfokus pada koordinasi dan komunikasi yang tepat antara aktor – aktor relevan, termasuk melibatkan penegak hukum di tingkat nasional, pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hal ini tidak hanya untuk mencegah ekstremisme dan ancaman teror, namun juga untuk memitigasi efek yang terjadi setelah serangan teror dan membantu para korban maupun masyarakat yang mungkin terdampak,” tambah Thomas Wuchte.

Sambutan pembuka selanjutnya disampaikan oleh Kasubdit Kerjasama Multilateral yang menjelaskan berbagai inisiatif dan praktik baik yang telah dilakukan oleh Indonesia khususnya BNPT melalui Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang RAN PE; FKPT, Kawasan Terpadu Nusantara hingga upaya meningkatkan kerja sama internasional di tingkat bilateral, regional maupun mulitlateral. Hal ini merupakan wujud pendekatan whole of government, whole of society approach yang dilakukan oleh BNPT dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat termasuk organisasi masyarakat sipil dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

“BNPT selalu menganggap penting untuk mempromosikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kami juga percaya keterlibatan masyarakat memegang peranan penting dalam pencegahan dan deteksi dini ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,” ungkap Kasubdit Kerjasama Multilateral BNPT.

Dalam kesempatan tersebut Perwakilan dari BNPT yaitu Kepala Seksi Analis Intelijen, juga turut menyampaikan praktik baik Indonesia khususnya BNPT melalui mekanisme koordinasi dan kolaborasi program dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme serta serangan terorisme.