BNPT Lakukan Mitigasi Bangun Kesadaran Publik bahwa Terorisme Kejahatan Kemanusiaan
Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Komjen. Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si., mengatakan pihaknya terus melakukan mitigasi dalam membangun kesadaran publik bahwa kekerasan terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.
Hal ini disampaikan dalam menanggapi tragedi serangan teror kepada warga sipil yang terjadi di Balai Kota Crocus, Moskow, Rusia seusai kegiatan rapat koordinasi dengan Menkopolhukam di Jakarta pada Senin (25/3).
"Merespon situasi keamanan pasca kejadian di moskow, Russia, BNPT terus melakukan mitigasi dengan membangun kesadaran publik bahwa tindakan sebagaimana yang terjadi merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak sesuai dengan nilai agama dan nilai kemanusiaan," kata Rycko.
Selain membangun kesadaran publik, Kepala BNPT juga menegaskan BNPT terus melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan publik resilience demi membangun ketahanan masyarakat sehingga upaya pencegahan dan deteksi dini ancaman terorisme dapat dimaksimalkan.
"Namun demikian BNPT tidak bekerja sendiri, karena tugas dan fungsi BNPT adalah mengkoordinasikan kementerian/lembaga terkait dengan melakukan pendekatan soft approach hingga hard approach, yang mana dalam hal ini sangat perlu membangun kesadaran publik sehingga bersama-sama pemerintah melakukan pencegahan dan deteksi dini," jelasnya.
Kepala BNPT pun berpesan kepada masyarakat untuk terus menjaga kebhinekaan, persatuan den kesatuan serta tegas menolak segala bentuk kekerasan di Indonesia.
"Mari kita tolak kekerasan di negeri ini, kita jaga kebhinekaan, kita jaga agar ada rasa kasih sayang diantara kita semua ya, jauhkan tindakan2 kekerasan seperti itu," kata Rycko.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
