Tanjung Pinang - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Direktorat Penindakan dan Pembinaan Kemampuan menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas & Kompetensi Personel TNI/Polri dan Instansi Terkait di Meeting Room Aston Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Rabu (23/3). Kegiatan ini terbagi dalam 3 sesi, dengan beragam topik pembahasan yang saling terkait. Mulai dari peranan BNPT hingga analisa perkembangan radikal intoleran dan jaringan terorisme di Wilayah Kepulauan Riau.

Penangkapan 4 terduga teroris di wilayah Kepulauan Riau bulan Desember 2021 menunjukkan bahwa masih ditemukannya kelompok - kelompok intoleran dan terafiliasi jaringan terorisme, hal ini pula yang menjadi salah satu latar belakang diadakannya kegiatan ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kasubdit Penggunaan Kekuatan BNPT Kolonel Mar. Indrayanto, M.Tr. Hanla, MM. 

"Sebagaimana yang kita ketahui telah dilaksanakan penangkapan 4 orang terduga teroris, yang salah satunya diduga pimpinan Jamaah Islamiyah ( JI ) dan juga menjabat sebagai pimpinan madrasah di Kepri. Itulah salah satu alasan kami mengadakan kegiatan penguatan kapasitas di wilayah ini. Kegiatan ini bentuk kami merespon ancaman potensi aksi terorisme di Kepri," jelasnya. 

Sementara itu, Wakil Kabinda Kepri, Kolonel CHB Komara Manurung menjelaskan organisasi dan kelompok pemecah persatuan kerap bergerilya di ruang digital. 

"Keberadaan organisasi yang berafiliasi dengan jaringan terorisme dan kelompok intoleran di wilayah Kepri masih aktif menyebarkan propaganda negatif atas setiap kebijakan dan situasi dalam negeri dengan memanfaatkan media sosial," katanya. 

Dalam menghadapi aksi terorisme, Polda Riau sebagai salah satu unsur aparatur memiliki strategi yang berdasar pada kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Berfokus pada menyeimbangkan pendekatan keras (hard approach) dan pendekatan lunak (soft approach).

"Polda Kepri memiliki strategi khusus untuk menghadapi aksi terorisme dengan menggabungkan soft dan hard approach. Mulai dari peningkatan peran dan upaya deteksi dini oleh intelijen, menggalang masyarakat, bekerjasama dengan imigrasi, bea dan cukai dan TNI dalam melakukan kontrol lalu lintas orang dan barang yang berpotensi dimanfaatkan jaringan terorisme, serta berkoordinasi dengan Densus 88 untuk sharing informasi terkait keberadaan kelompok radikal di wilayah Kepri," jelas Kabagbinops Roops Polda Riau AKBP Paulus Riomen Marbun, S.I.K 

Selain Polri, unsur TNI juga memiliki upaya pre-emptif mencegah berkembangnya kelompok radikal intoleran yang mengarah pada terorisme di wilayah Kepri. 

"Kami memiliki strategi bela negara. Tujuannya untuk menciptakan generasi mendatang yang berkualitas yang mampu bertindak (acting generation) sebagai subjek pengubah keadaan untuk Indonesia yang lebih harmoni berlandaskan Pancasila," ujar Perwakilan Kogabwilhan I  Kolonel Dedi Safrudin. 

Selain untuk meningkatkan kapasitas seluruh aparatur di Wilayah Kepri, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi, identifikasi daerah rawan radikal terorisme, serta upaya meningkatkan kewaspadaan dini. Nantinya, aspek - aspek tersebut juga akan digunakan untuk menilai ketepatan penentuan kebijakan dan program penanggulangan terorisme.

Kepri merupakan wilayah perbatasan dan pulau terluar sehingga potensi sebagai pintu masuk Foreign Terrorist Fighter (FTF) perlu diwaspadai. Wilayah Kepulauan Riau perlu menjadi wilayah prioritas penguatan kapasitas seluruh aparatur terkait.