Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar M.H. menyampaikan bahwa BNPT selaku Leading Sector Penanggulangan Terorisme di Tanah Air harus melakukan pemberdayaan seluruh potensi negara dalam mencegah aksi terorisme dengan memaksimalkan anggaran termasuk di dalamnya pinjaman luar negeri dalam rencana program lembaga Tahun Anggaran (TA) 2023.

“Kami melakukan empowering ke seluruh lembaga,” katanya saat menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8).

Dalam fokus rencana program empowering di tahun 2023, pinjaman luar negeri sebesar USD 160 juta, yang sifatnya multiyears selama 3 tahun akan digunakan  BNPT dalam penguatan kapasitas institusi pada 3 poin besar penggunaan anggaran yaitu untuk pengembangan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis untuk anggaran tahun 2023 hingga 2025, peralatan surveillance dan early warning system  serta yang terakhir adalah Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Kerja Sama (Pusdiklat) Terorisme dan Kerja Sama Internasional.  Untuk penguatan sarana Pusat Krisis/Command Center, ini dibutuhkan supaya petugas dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme.

"Saat terjadi krisis di tempat-tempat tertentu dalam konteks serangan terorisme, kita bisa melakukan monitoring langsung secara realtime terhadap petugas-petugas yang ada di lapangan. Ini memerlukan sarana teknologi yang tidak murah memang," kata Boy Rafli.

Sedangkan salah satu kebutuhan di bidang surveillance dan early warning system berguna untuk mendeteksi DPO tersangka teroris yang berkeliaran di ruang publik.

"Dengan mengintegrasikan data Dukcapil, kita ingin melakukan deteksi lokasi-lokasi public seperti terminal, bandara. Bagaimana jika nanti ada DPO, ada yang perlu dideteksi di gate atau di border-border dengan peralatan yang terintegrasi dengan lembaga terkait. Ini akan mampu menjadi bagian deteksi kita," katanya.

Rancangan program kerja yang disusun BNPT pada 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga dalam pencegahan, pengawasan, koordinasi dan penanggulangan terorisme.

BNPT akan berupaya sekuat tenaga agar program-program di bidang pencegahan dan penanggulangan ini menghasilkan output yang maksimal.

"Kami berupaya agar program-program pencegahan ini semakin memasifkan kesadaran masyarakat," kata Komjen Boy Rafli di depan para Anggota DPR.

Di tengah tantangan ke depan yang akan dihadapi, BNPT mengajak seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali untuk bahu membahu bergotong-royong dalam rangka meminimalisir potensi aksi terorisme.

Kesadaran masyarakat menjadi salah satu hal yang penting dalam penanggulangan terorisme. Pasalnya, terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang perlu ditangani secara persisten dan kolaboratif melibatkan berbagai elemen.

Dampak kejahatan terorisme tidak cuma mengancam individu atau kelompok masyarakat tertentu, namun juga berefek domino kepada keutuhan tatanan sosial dan ekonomi masyarakat yang bisa memicu kesengsaraan bersama.

Sebagai lembaga yang mengemban fungsi koordinasi, BNPT menjadikan upaya penanggulangan terorisme ini sebagai prioritas. Buktinya, total anggaran yang digelontorkan untuk penanggulangan mencapai lebih dari setengah porsi anggaran yang diterima lembaga, yakni Rp 254 miliar. Sedangkan jumlah anggaran total yang diterima BNPT pada 2023 mencapai Rp 431 miliar.

Dalam beberapa tahun terakhir, ancaman dan eskalasi teror yang terjadi di tanah air relatif mengalami penurunan.

Salah seorang Anggota Komisi III DPR RI, Adies Kadir menilai berkurangnya ancaman radikalisme dan terorisme ini terbilang membanggakan, namun semua pihak, termasuk BNPT, tetap harus waspada.

"Turunnya terus angka radikalisme itu membanggakan kita, tapi tidak boleh lengah karena tetap saja kewaspadaan yang tinggi harus kita lakukan dari tahun ke tahun," katanya.

Rapat Kerja dengan Kepala BNPT ditutup dengan penyampaian kesimpulan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom,  yang diantaranya Komisi III DPR RI meminta usulan pinjaman luar negeri yang diajukan BNPT dibiayai oleh kreditor swasta asing seperti Bank Himbara, Bank BNI luar negeri atau Bank Mandiri luar negeri.