BNPT Dukung Wujudkan Disiplin Nasional dan Dorong Lahirnya Kebijkan Strategis agar Daya Tahan Negara Semakin Baik
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim) bulan Maret 2021 di Gedung BUMN Lantai 16 pada Jumat (4/3).
Dalam rapim kali ini, Kepala BNPT Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., menekankan prihal arahan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dalam Rapim TNI-Polri pada Selasa (1/3) lalu. Menurutnya BNPT harus ikut mendukung terwujudnya Disiplin Nasional.
Disiplin Nasional yang dimaksud terkait penggunaan sosial media dan larangan memanggil penceramah agama yang sering menebarkan narasi radikal intoleran.
BNPT akan memberikan surat kepada Kementerian dan Lembaga untuk mendiseminasi konten media sosial yang berisi ajakan menjaga persatuan dan kesatuan.
"Pengelolaan sosial media agar mengelola platform sosial media pada masing-masing K/L untuk dapat mendiseminasi semangat persatuan dan kesatuan dan mencegah, memitigasi penyebar luasan narasi radikal yang mengarah pada terorisme," ujar Kepala BNPT.
Selain itu, BNPT juga akan mengimbau Kementerian dan Lembaga untuk berhati-hati jangan sampai mengundang penceramah agama yang kerap menghidupkan narasi radikal intoleran.
"Kepada K/L beserta keluarga besar untuk tidak mengundang penceramah yang mengembangkan narasinya radikal intoleran," katanya.
Terkait isu global yaitu perang Rusia-Ukraina, Kepala BNPT mengajak semua pihak untuk waspada dan mengikuti perkembangan terkait konstelasi Global. Konstelasi di dunia dapat mempengaruhi pengaruh radikalisme dan terorisme di Indonesia apalagi dengan adanya media sosial yang kerap dijadikan tempat untuk menyuarakan perpecahan.
"BNPT diharapkan harus terus dapat melahirkan kebijakan strategis di nasional sehingga daya tahan negara semakin bagus," jelasnya.
Melanjutkan Pengarahan Kepala BNPT, acara rapim kemudian dilanjutkan dengan agenda paparan dari Sekretariat Utama dan Kedeputian.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
