BNPT dan Pertamina Realisasikan Kerjasama Pencegahan Terorisme
Jakarta - Menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan PT Pertamina (Persero), Kepala BNPT, Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., terima kunjungan Direktur SDM PT Pertamina dan Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PT Kilang Pertamina Internasional pada Senin (22/11).
PKS yang ditandatangani Direktur Utama PT Pertamina dan Sekretaris Utama BNPT menyepakati beberapa poin terkait pencegahan terorisme di lingkungan PT Pertamina. Keduanya sepakat untuk melakukan pertukaran data dan informasi dalam rangka pencegahan terorisme, pendampingan penyusunan pedoman internal terkait pencegahan terorisme, pelatihan pencegahan terorisme, serta sosialisasi pencegahan terorisme yang terdiri dari kontra radikalisasi dan perlindungan sarana dan prasarana.
Kepala BNPT tekankan pentingnya asesmen, pembinaan dan penguatan wawasan kebangsaan kepada seluruh insan Pertamina, terutama kepada mereka yang menempati pos-pos strategis dalam perusahaan. Tidak hanya mencegah radikalisme dan terorisme, upaya ini diharapkan mampu meminimalisasi resiko kecelakaan kerja utamanya di kilang-kilang milik PT Pertamina yang masuk sebagai objek vital nasional.
“Ini kesempatan evaluasi secara keseluruhan agar tingkat safety standarnya tinggi. Kita profiling, nanti SDM nya,” kata Boy Rafli.
Menurutnya, memberantas radikalisme dan terorisme merupakan tugas ekstra karena telah menyusup ke berbagai sendi negeri. Tidak hanya BUMN, radikalisme kini masuk ke dalam dunia pendidikan, bahkan organisasi keagamaan. Untuk itu, BNPT terus menggandeng berbagai pihak dalam mencegah paham radikalisme dan terorisme.
"Ini tugas ekstra menghindari, untuk menutup peluang paham radikal masuk, ini tugas kita bersama," tutupnya.
Sebelumnya, BNPT telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negar (BUMN) terkait upaya pencegahan terorisme di lingkungan perusahaan pelat merah. Badan ini juga telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan sejumlah BUMN termasuk Pertamina.