BNPT dan Kemenparekraf Akan Pastikan Standar Pengamanan Sektor Pariwisata
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berkomitmen penuhi standar pengamanan di sektor pariwisata melalui asesmen Standar Minimum Pengamanan (SMP) dalam penyelenggaraan sejumlah perhelatan nasional maupun internasional di Indonesia.
Asesmen SMP merupakan langkah konkret dalam menjadikan pariwisata Indonesia yang aman dan menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Kepala BNPT, Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si., menjelaskan BNPT akan memastikan sistem pengamanan venue dan personel di dalamnya memenuhi standar sesuai dengan Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
“Kita perlu peninjauan kembali terhadap venue, hotel dan objek wisata yang akan digunakan event nasional dan internasional, tugas kami memastikan sistem pengamanan memenuhi standar dan personelnya aman tidak terlibat dalam terorisme,” kata Rycko saat beraudensi dengan Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, pada hari Selasa (3/10).
Menparekraf mengapresiasi dan mendukung penuh langkah pengamanan seperti yang disampaikan Kepala BNPT. Selain melakukan asesmen, dirinya berharap BNPT dapat memberikan sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai bentuk peningkatan kapasitas SDM.
“Untuk event sekelas kepala negara harus ada penebalan dari sisi safety dan security, wawasan kebangsaan juga dapat diselipkan dalam pelatihan karena SDM ini terus kita upscaling,” imbuh Menparekraf Sandiaga Uno.
BNPT dan Kemenparekraf akan menjadikan tiga destinasi super prioritas Danau Toba, Borobudur dan Labuan Bajo sebagai pilot project asesmen SMP. Stakeholders di daerah pun akan dilibatkan agar pencegahan terorisme dilakukan secara holistik.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
