BNPT dan Kemendes PDT Sepakat Kolaborasi Jaga Desa dari Ideologi Kekerasan
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) sepakat untuk berkolaborasi dalam membangun kesiapsiagaan bersama dengan menjaga desa dari ancaman ideologi kekerasan yang dimulai sedini mungkin sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2018.
"Kita sepakat akan berkolaborasi dengan Kemendes PDT menjaga desa dari ideologi kekerasan," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono, S.I.K., M.H., dalam Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kemendes PDT di Gedung Utama Kemendes PDT Kalibata, pada Kamis (27/2).
Selaras dengan Kepala BNPT, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., menjelaskan bahwa komitmen kolaborasi tersebut penting dalam rangka membina desa agar memiliki imunitas dari jaringan pengusung ideologi kekerasan.
"Desa perlu kita bina agar tidak ada lagi jaringan - jaringan ideologi kekerasan di republik ini, karena ajaran - ajaran kekerasan banyak disebarkan di desa," tegasnya.
Dirinya turut menjelaskan bahwa salah satu upaya pembinaan adalah memfilter desa dari ajaran - ajaran yang berpotensi merusak keberagaman. Baginya, menyelesaikan permasalahan di desa sama dengan menyelesaikan permasalahan di Indonesia.
"Kita sisir desa - desa itu, jadi kekerasan bisa kita atasi bersama dengan BNPT. Menyelesaikan permasalahan di desa sama dengan menyelesaikan permasalahan Indonesia, membangun desa sama dengan membangun Indonesia," tambahnya.
Selain fokus pada pencegahan tindak pidana terorisme bagi masyarakat di desa dan daerah tertinggal, nota kesepahaman ini juga memuat pertukaran data, sinergi program hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan Indonesia yang aman dan damai.
Sebagai informasi, BNPT juga memiliki program Desa Siapsiaga dimana program ini menargetkan terbentuknya daya tahan dan daya tangkal masyarakat desa dari ideologi kekerasan hingga ekstremisme. Tahun 2025 program ini menyasar 2 provinsi yakni Banten dan Jawa Barat.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
