BNPT Berupaya Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Fokus Dirikan Kawasan Khusus Terpadu Nusantara
Bogor - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan berbagai cara yang efektif dalam rangka mencegah radikalisme dan terorisme dengan pendekatan soft approach berbasis kesejahteraan melalui pendirian Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN).
KKTN dinilai ampuh dalam menurunkan aksi teror di Indonesia lewat peningkatan kesejahteraan sebagai bentuk soft approach penanggulangan terorisme dengan pemerataan pembangunan dan transformasi nasional. Diharapkan keberhasilan pendirian KKTN ini akan menciptakan perubahan mindset dan kemandirian masyarakat.
"KKTN bertujuan memacu kemajuan pembangunan dan perekonomian daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (kemandirian) sehingga dapat meminimalisasi gerakan radikal terorisme," ujar Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas, Bangbang Surono, Ak.,M.M pada acara Rapat Koordinasi Teknis KKTN di Kantor BNPT pada Senin (31/05/2021).
Untuk pilot project, Bangbang menjelaskan KKTN akan didirikan di dua wilayah Provinsi. "Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat menjadi pilot project KKTN," katanya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama BNPT dibidang Sinergisitas, L. Yudi Firmansyah Putra, menjelaskan nantinya KKTN tidak hanya fokus di bidang ekonomi saja tapi juga di bidang pendidikan dan tourism.
"Di KKTN, yang dibangun ekonomi, edukasi dan dibidang wisata atau tourism," jelasnya.
Yudi menekankan di bidang ekonomi masyarakat di wilayah KKTN akan didorong untuk mandiri secara komunitas dari proses produksi hingga distribusi di bidang pertanian dan lainnya.
Kemudian di bidang wisata, masyarakat akan didorong untuk mengembangkan potensi wisata di wilayahnya masing-masing. Sementara, pembangunan edukasi juga penting dalam memahami dan menangkal radikalisme dan terorisme.
"KKTN ini diharapkan menjadi wilayah teredukasi, usaha produktif, sosial kebangsaan, ketahanan bernegara dan sinergisitas berkelanjutan," ujarnya.
Yudi menekankan untuk mendirikan KKTN, seluruh pihak harus bekerjasama dengan baik, tak terkecuali dari pihak swasta.
"Semua pihak harus bekerjasama dalam mewujudkan KKTN. Baik dari pihak kementerian/lembaga dan juga pihak swasta yang membantu lewat program CSR," tambahnya.
Sementara itu, menutup acara Rapat Koordinasi Teknis KKTN, Sekretaris Utama BNPT, Mayjen TNI Untung Budiharto mengharapkan KKTN dapat mencegah radikalisme dan terorisme dengan meningkatkan kesejahteraan kepada eks-napiter dan masyarakat yang rentan terpapar radikalisme dan terorisme.
"Diharapkan KKTN bisa menjadi program efektif dalam mencegah radikalisme dan terorisme selain sebagai bentuk deradikalisasi kepada eks-napiter dan kelompok masyarakat rawan terpapar radikalisme dan terorisme," katanya.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
