Jakarta – Pemahaman komperehensif terkait radikalisme sebagai salah satu ancaman pertahanan nasional perlu dimiliki utamanya oleh pemangku kepentingan negara. Karenanya, Kepala BNPT kali ini memberikan paparan dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi/Kab – Kota.

Bertempat di Ruang Puri Ratna, Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kepala BNPT memberikan paparan dalam Kursus Singkat Ketahanan Nasional 2020 pada Sabtu (22/02). Dalam kesempatan kali ini Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H. menyampaikan strategi moderasi bangsa dalam menghadapi ancaman terorisme.

Dalam kesempatan ini Kepala BNPT menyampaikan materi dengan tema ‘Mengokohkan Ketahanan Nasional Menjawab Tantangan Global Tahun 2020’. Dimoderatori Habib Aboe Bakar Alhabsyi, S.E., Kepala BNPT menggambarkan cerminan ketahanan nasional terhadap rupa-rupa arus informasi global. Dalam kondisi tanpa saringan, ketahanan nasional dapat melemah terlebih dengan masifnya arus informasi radikalisme di dunia maya.

“Tantangan kita semakin berat, arus informasi dan perangkat yang semakin canggih ini sangat mungkin jadi boomerang. Efek sampingnya kita bisa jadi melupakan jati diri bangsa, bangsa yang tidak kuat lagi identitasnya. Daya tahan kita dan generasi muda ini dapat melemah kalau kita tidak berpegang pada konsensus dasar yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI,” ujar Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H.

Menyambung penjelasan sebelumnya, radikalisme agar tidak dianggap remeh. Eksistensi radikalisme yang ditunjukkan dengan perkembangan pola radikalisme memerlukan pengawasan dan ketahanan lebih dari tiap masyarakat. Pola yang dimaksud merujuk pada pola jejaring, di mana pola jejaring ‘milenial’ terorisme tersebut menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

“Pola bergeser, sekarang melalui website, media sosial, dan sosial messenger, indoktrinasi hingga pembai’atan online, itu tantangan kita. Dari sini kita harus menanganinya dengan konsep karakter bangsa dari usia dini, kita bangun karakter kebangsaan dari muda. Tidak melulu dengan kekerasan,” ungkap mantan Kabareskrim Polri.

Dalam paparannya, Kepala BNPT juga menyampaikan pencapaian dan pendekatan khas BNPT yang kini kian dipelajari negara lain. Pendekatan kemanusiaan yang tercermin dalam berbagai program seperti Silaturahmi Kebangsaan antara pelaku dan penyintas terorisme serta upaya Sinergisitas 38 K/L menerima apresiasi oleh 600 peserta.

Selain itu, Kepala BNPT juga menekankan apa yang dapat mendefinisikan radikalisme negatif. Ia menyampaikan bahwa radikalisme bersifat positif dibutuhkan dalam pembangunan dan sumbangsih untuk negara.

“Tidak semuanya menjadi radikal, tentu radikalisme negatif meliputi intoleransi, anti NKRI, anti Pancasila dan nilai Takfiri. Radikalisme positif itu seperti Albert Einstein yang persisten dengan teorinya, memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan, bahkan Presiden Ir. Soekarno juga radikal, memberikan sumbangsih dalam kemerdekaan yang kita rasakan ini. Jadi jangan juga semuanya dilarang, mari kita bangun kesadaran untuk berperan,” ujar Mantan Gubernur Lemhannas tersebut.

Salah satu peserta yang menerima pembekalan tersebut mengaku pembekalan ini menjadi masukan dan memberikan pandangan baru khususnya upaya negara dalam menanggulangi radikal terorisme. Berdasarkan lingkup serta pendekatan yang digunakan BNPT, Anggota DPR RI 2019-2024, Dr. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si., berharap pembekalan ini perlu diketahui masyarakat.

“Lengkap sekali, mulai dari perkembangan radikal terorisme, penanganan pelaku dan korban, mempertemukan pelaku dan penyintas terorisme, bahkan aspek keluarga. Kami sangat tersentuh melihat anak yang dulunya radikal diupayakan bisa kembali menjadi generasi penerus bangsa. Ini menjadi masukan di mana PKS tengah mengajukan RUU Pertahanan Keluarga, kita bisa mengambil poin penting di sini. Perlu juga masyarakat mengetahui hal ini dimana kita punya cara penanganan terorisme yang baik, bahwa BNPT punya sesuatu yang layak dibanggakan,” ujar Anggota Komisi 11 tersebut.